Pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara: Penelitian - Sarah Desnita Manihuruk; Gebatania Pakpahan; Lidya Vanya Sihombing; Adel Syesaria Agustin (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010–2024, dengan menggunakan Gini Ratio sebagai indikator utama dalam mengukur distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu persoalan serius dalam pembangunan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin pemerataan hasil pembangunan. Inflasi sebagai salah satu variabel makroekonomi penting memiliki peran signifikan dalam menentukan tingkat ketimpangan, terutama karena dampaknya dirasakan secara tidak merata oleh kelompok masyarakat. Rumah tangga berpendapatan rendah lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, mengingat sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk konsumsi, sedangkan kelompok berpendapatan tinggi lebih terlindungi karena memiliki akses terhadap aset produktif yang nilainya justru dapat meningkat saat inflasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif serta uji regresi untuk mengukur hubungan kausal antara inflasi dan Gini Ratio. Uji asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas) juga dilakukan untuk memastikan validitas model regresi yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara, yang ditunjukkan dengan kecenderungan peningkatan Gini Ratio pada periode inflasi tinggi. Sebaliknya, ketika inflasi dapat dikendalikan dan stabilitas harga terjaga, ketimpangan pendapatan menunjukkan tren menurun. Temuan ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah. Selain melalui kebijakan stabilisasi harga, diperlukan pula langkah kebijakan yang mampu melindungi kelompok masyarakat rentan, seperti program perlindungan sosial dan subsidi tepat sasaran. Dengan demikian, upaya pengendalian inflasi tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan di Provinsi Sumatera Utara.