Kedudukan Profesi Notaris dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan dengan Prinsip Fiduciary Duty Dalam Kode Etik Dan Sumpah Jabatan Notaris - Hartanto, Stefanie; Khoirunnisa, Nabila (Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2025)
Notary has the authority to create authentic deeds and is obligated to maintain the confidentiality of the contents of the deed and information obtained in the creation of the authentic deed. The evidentiary value of an authentic deed is absolute; if dispute arises and one of the parties uses authentic deed as evidence, the court must respect and acknowledge the content of the deed. Consequently, this becomes a target for wrongdoers to exploit notarial services by intentionally creating deeds with a criminal background. The purpose of this study is to resolve legal issues related to the regulation of notarial duties and application of the fiduciary duty principle in the notary’s oath and code of ethics as a reporting party in the prevention and eradication of money laundering crimes. Based on normative legal study and legal systematics approach, it can be concluded that the obligation to maintain the confidentiality of the deed's contents in Article 16 paragraph (1) letter f of Law Number 30 of 2004 on Notary Position as amended by Law Number 2 of 2014, creates a gap and provides protection for the use of criminal proceeds in money laundering activities. Therefore, Government Regulation Number 43 of 2015 on Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes mandates notaries as reporting parties, which can be considered legally ineffective in principle. In this case, notaries already have legal protection, ensuring that the fiduciary duty principle in the notary’s code of ethics and notary oath will not conflict with the reporting obligations. Bahasa Indonesia Abstract: Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dari pihak yang terlibat dalam pembuatan akta autentik tersebut. Kekuatan pembuktian suatu akta autentik adalah sempurna; apabila terjadi sengketa di mana salah satu pihak menggunakan akta autentik sebagai bukti di pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan menanggap bahwa isi akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, hal ini menjadi sasaran bagi pelaku untuk memanfaatkan jasa notaris dengan sengaja membuat akta yang berlatar belakang tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum terkait kedudukan notaris dan penerapan prinsip fiduciary duty dalam sumpah jabatan dan kode etik notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif dan pendekatan sistematika hukum, dapat disimpulkan bahwa kewajiban merahasiakan isi akta dan segala keterangan lain yang berkaitan dengan akta notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan celah dan wadah perlindungan bagi pemanfaatan dana hasil tindak pidana untuk melakukan kegiatan pencucian uang, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini notaris sudah mempunyai payung hukum sehingga prinsip fiduciary duty notaris yang terdapat dalam kode etik notaris dan sumpah jabatan notaris tidak akan berbenturan dengan kewajiban pelaporan tersebut.