Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasir Sungai ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : Kampung Pegang Lama, Kecamatan Padang Gelugur, Pasaman) - Gusnardi, Ferry; Awaluddin, Awaluddin (LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia, 2025)
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) pasir sungai dihulu kampung Pegang Lama yang kurang beretika. Dalam pengelolaan SDA pasir sungai harusnya dibutuhkan etika pengelolaan agar dapat memperhatikan aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi, dan juga mampu mengaplikasikan prinsip keadilan, prinsip keberlanjutan, prinsip tanggung jawab, dan penghormatan terhadap lingkungan dan masyarakat. Maka dari itu peneliti ingin menganalisis bagaimana penerapan etika pengelolaan yang baik dan benar agar aktivitas ini terus berkembang di kampung Pegang Lama, kecamatan Padang Gelugur, Pasaman. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif, dengan menentukan informan yang teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data interpretatif dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa pengelolaan sumber daya alam pasir sungai di kampung Pegang Lama sudah cukup baik karena telah memenuhi indikator etika pengelolaan sumber daya alam yang baik seperti Bertanggung jawab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta memenuhi konsep Tauhid (ketuhanan), Khalifah (penjaga), Mizan (keseimbangan), Fitrah (alam), Prinsip hormat terhadap alam (Respect for Nature), Prinsip tanggung jawab (Moral Responsibility for Nature), Prinsip Solidartas, dan Prinsip kepedulian terhadap alam (Caring for Nature). Namun ada beberapa oknum yang berada di hulu sungai yang kurang beretika dalam mengelola sumber daya alam bersama ini yang ditandai dengan eksploitasinya dengan menggunakan mesin sedot pasir sungai. Untuk itu digunakan kebijakan pemerintah daerah yaitu Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.