Kebijakan Pemangkasan Anggaran di Indonesia: Efisiensi Fiskal dan Kepentingan Politik - Sapay, Yumri Agelvi; Mas’ud, Fadil; Pandu, Gita Larasti; Nuak, Angelina Seran; Indah, Elisabeth Yohana; Kian, Selviana Lipat Ara (Fanshur Institute, 2025)
Pemangkasan anggaran sering di klaim sebagai bagian dari strategi efisiensi fiskal. Kebijakan pemangkasan anggaran dalam pemerintahan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan mengalokasikan anggaran untuk program prioritas, namun seringkali di pengaruhi oleh kepentingan politik. Pemangkasan anggaran yang tidak merata dapat menimbulkan pertanyaan tentang dasar kebijakan, dan dampaknya paling besar di rasakan oleh masyarakat yang bergantung pada program pemerintah. Pemangkasan anggaran merupakan kebijakan yang kompleks dan memiliki dampak yang beragam. Efisiensi anggaran pemerintah pada 2025 mencakup pemangkasan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta pemotongan transfer ke daerah senilai Rp 50,59 triliun, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S- 37/MK.02/2025. Efisiensi anggaran 2025 didukung oleh beberapa faktor, yaitu untuk membayar hutang luar negeri yang jatuh tempo, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar, dan sistem kerja fleksibel yang diterapkan di beberapa kementerian dan lembaga. Manfaat efisiensi anggaran menghindari pemborosan, menjamin setiap pengeluaran memberikan hasil yang optimal, memastikan sumber daya keuangan digunakan secara maksimal, meningkatkan efektivitas penggunaan dana, mendukung kesejahteraan bersama. Efisiensi anggaran dihitung dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Agar efisiensi anggaran tetap mendukung pertumbuhan, pendekatan berbasis produktivitas harus menjadi prioritas.