Pemetaan Kawasan Perkantoran Berbasis Sistem Informasi Geografis Untuk Pengembangan PV Rooftop di Kota Palu - Rahman, Yuli Asmi; Arifin, Yusnaini; Achsan, Andi Chaerul; Rizkhi, Rizkhi; Maharani, Dhyvia (Badan Riset dan Inovasi Daerah Sulawesi Tengah, 2024)
perubahan iklim dan pertumbuhan populasi, percepatan urbanisasi global, menjadi tantangan dalam perumusan kebijakan energi dan menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Sumber energi terbarukan, termasuk sumber fotovoltaik surya (PV), merupakan solusi yang menjanjikan untuk memenuhi permintaan energi bangunan yang terus meningkat [2] dan untuk memitigasi emisi terkait energi di lingkungan perkotaan. Teknologi panel PV dibedakan tidak hanya dari kemampuannya menghasilkan energi secara efisien tetapi juga dari potensinya untuk menjadi komponen aktual dalam konstruksi, misalnya, bertindak sebagai bagian eksterior dari komponen bangunan, seperti fasad dan atap. Pertimbangan menentukan penggunaan panel PV pada bangunan adalah total luas atap yang tersedia pada bangunan, arah dan orientasi bangunan radiasi matahari tersedia di atap bangunan harus diperkirakan, aspek teknis dan ekonomi, yaitu total energi listrik yang dapat digunakan produksi PV surya atap terintegrasi dan biaya investasi terkait. GIS memberikan kemudahan dalam hal penyajian data secara spasial yang dimanfaatkan untuk memberi gambaran informasi suatu lokasi dengan referensi geografis berbasis data. Analisis pemetaan potensi instansi untuk pengembangan pv rooftop didasarkan pada hasil pemetaan sebaran instansi perkantoran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat informasi luas tutupan atap bangunan instansi dan hasil identifikasi orientasi dan nilai irradiance yang diperoleh melalui platform Global Solar Atlas. Berdasarkan hasil analisis pemetaan potensi pengembangan potensi pv rooftop pada bangunan instansi perkantoran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di wilayah Kota Palu menunjukkan instansi yang memiliki potensi tertinggi berada pada R.S. Undata dan terendah pada instansi Dinas Polisi Pamong Praja.