PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG - NIM. A1011211235, RAGIL DHEAN GANESA (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2025)
ABSTRAK Fenomena pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural ke luar negeri terus meningkat seiring dengan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri dan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri demi perbaikan ekonomi. Namun, keberangkatan yang tidak melalui jalur resmi ini justru menempatkan para pekerja migran dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, bahkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kondisi ini diperburuk oleh tidak adanya perlindungan hukum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap pekerja non-prosedural, sehingga sering kali mereka luput dari pengawasan dan perlindungan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat dan telah diberikan negara kepada pekerja migran non-prosedural yang menjadi korban TPPO. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji sumber hukum primer dan sekunder, serta menganalisis instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta hukum internasional seperti Konvensi ILO No. 143 dan ICMW 1990. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam UU PPMI, pekerja migran non-prosedural tetap berhak atas perlindungan hukum berdasarkan prinsip non-diskriminasi dan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak asasi seluruh warga negara. Berdasarkan analisis yang dilakukan, negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban TPPO, baik yang berangkat secara prosedural maupun non-prosedural. Perlindungan yang dimaksud mencakup pencegahan, penindakan terhadap pelaku, dan pemulihan korban melalui bantuan hukum, medis, psikologis, dan reintegrasi sosial. Peran institusi seperti BP2MI, Kementerian Luar Negeri, serta aparat penegak hukum sangat penting dalam memastikan pelindungan berjalan optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan hukum yang progresif dan kolaboratif antara instrumen nasional dan internasional sangat diperlukan untuk menjawab kompleksitas perlindungan hukum bagi pekerja migran non-prosedural yang menjadi korban perdagangan orang. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan, pemberdayaan hukum, dan pendidikan bagi calon pekerja migran agar tidak terjerumus ke dalam jalur keberangkatan ilegal yang membahayakan hak dan keselamatan mereka. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Non-Prosedural, Perdagangan Orang, Hak Asasi Manusia