IMPLEMENTASI HUKUM KERJA SAMA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGGULANGI DRUGS TRAFFICKING DI WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA DI KALIMANTAN BARAT - NIM. A1011191093, SYARIFAH FATIMAH AZZAHRA (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2025)
ABSTRAK Wilayah perbatasan darat Indonesia - Malaysia di Kalimantan Barat merupakan area rawan penyelundupan narkoba akibat kondisi geografis yang kompleks dan tingginya aktivitas lintas batas. Maraknya drugs trafficking di kawasan ini telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesehatan masyarakat kedua negara. Oleh karena itu, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia menjadi sangat penting. Kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam mengatasi permasalahan ini, sehingga kolaborasi dalam bentuk pertukaran informasi, patroli bersama, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat diperlukan. Selain itu, kerja sama ini juga dapat mencakup upaya pencegahan, rehabilitasi pengguna narkoba, dan edukasi masyarakat tentang bahaya narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-preskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan diperoleh dengan teknik wawancara, bahan pustaka, konvensi internasional, dokumen hukum, serta laporan instansi terkait. Penulis mewawancarai beberapa narasumber yaitu, ibu AKBP Sri Sulasmini, S.H., M.H. Kepala Bagian Bin Ops Ditnarkoba POLDA Kalimantan Barat, bapak AKBP Jajang S.Kom Kasubdit 2 Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat, bapak AIPDA Ryan Herman penyidik di BNNP Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum kerja sama Indonesia - Malaysia dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat mencakup pertukaran intelijen, rapat tahunan, dan patroli perbatasan. Kendala utama meliputi luasnya wilayah perbatasan darat, sistem yang belum sepenuhnya berjalan, ketersediaan infrastruktur, keterbatasan sumber daya, dan modus perdagangan yang kompleks. Meski berhasil menangkap pelaku dan menyita narkotika, efektivitas kerja sama masih perlu ditingkatkan melalui harmonisasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan, peningkatan kerja sama lintas instansi, dan optimalisasi teknologi untuk memperkuat penanggulangan drugs trafficking. Rekomendasi yang disarankan antara lain pembentukan sistem database terintegrasi, pelatihan khusus bagi aparat, serta pemanfaatan teknologi modern seperti drone untuk memperluas cakupan pengawasan tanpa terbatas oleh kendala luasnya wilayah perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat. Kata Kunci: Kerja sama bilateral, drugs trafficking, perbatasan Indonesia-Malaysia, penegakan hukum.