ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM NOMOR 6/Pdt.P/2023/PN Mgg TENTANG PENCATATAN KEMATIAN YANG SUDAH LAMPAU - NIM. A1012181251, FARIDZKI (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2025)
ABSTRAK Pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Namun dalam praktiknya, masih terdapat peristiwa kematian yang tidak tercatat secara resmi akibat keterlambatan pelaporan, seperti dalam kasus kematian Antje Sinubu yang terjadi tahun 1944 namun baru diajukan pencatatannya ke pengadilan tahun 2023. Permasalahan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait pencatatan kematian yang sudah lampau melebihi tenggat waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yuridis penetapan hakim dalam perkara tersebut dan akibat hukumnya terhadap administrasi kependudukan serta kepastian hukum bagi ahli waris. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus putusan hakim Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgg. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan metode analisis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pencatatan kematian lampau, hakim melalui Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgg menegaskan empat amar pokok: pengabulan permohonan, perintah pelaporan ke Disdukcapil, penerbitan akta kematian, dan pembebanan biaya perkara. Amar-amar tersebut bersifat konstitutif, memberikan dasar yuridis bagi pejabat pencatatan sipil dan kepastian hukum bagi ahli waris. Penetapan ini mengisi kekosongan hukum, menjamin koordinasi antara peradilan dan administrasi kependudukan, serta menjadi solusi praktis bagi pengurusan kepentingan hukum dan administratif warga negara. Kata Kunci: Pencatatan kematian, penetapan hakim, akta kematian.