IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN - NIM. A1011181065, MILENNI FEBIAN ZULYANI (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2025)
ABSTRAK Permasalahan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak menjadi isu krusial yang berdampak luas, baik secara kesehatan, sosial, maupun ketertiban umum. Sebagai zat adiktif, minuman beralkohol dapat memicu gangguan fisik dan psikis, serta meningkatkan potensi tindakan kriminalitas dan kecelakaan. Dalam konteks masyarakat urban seperti Kota Pontianak, aktivitas perdagangan yang semakin pesat turut membuka peluang maraknya penjualan minuman beralkohol, baik yang legal maupun ilegal. Untuk menanggulangi permasalahan ini, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai dasar hukum yang bertujuan menertibkan peredaran serta membatasi ruang distribusi dan konsumsi minuman tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas implementasi peraturan tersebut dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan teknik deskriptif-analitis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan. Penelitian ini juga menelaah proses perizinan, mekanisme pengawasan di lapangan, bentuk pelanggaran yang terjadi, serta sejauh mana peran aktif masyarakat dalam mendukung pengendalian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya belum berjalan secara maksimal. Masih banyak ditemukan pelanggaran seperti penjualan tanpa izin resmi, promosi di media sosial, serta distribusi di wilayah terlarang. Hambatan utama yang dihadapi meliputi lemahnya penegakan hukum, ketidaksinkronan antarinstansi terkait, dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha serta masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparatur pengawas, penyederhanaan prosedur perizinan, dan penguatan edukasi hukum secara berkelanjutan. Kerja sama antara pemerintah daerah, penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan menciptakan lingkungan sosial yang tertib, aman, dan sehat. Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Pengawasan, Peraturan Daerah.