DAMPAK PENGGABUNGAN PENAHANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN ORANG DEWASA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK - NIM. A1011181047, DESTI RANIA ABNA (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2025)
Abstract The Indonesian Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) explicitly mandates legal protection for Children in Conflict with the Law (CICL), particularly through the obligation to separate child detainees from adults. This principle is a direct derivation of the best interest of the child doctrine, which forms the core philosophy of the SPPA Law. However, this empirical-descriptive legal research uncovers an implementation gap concerning this norm in practice. The case study focusing on the Class IIB Sambas Detention Center (Rutan) reveals that the practice of mixing detention during the investigation stage still frequently occurs. Although the children’s and adults’ cells are physically separated, placing children within the adult detention complex leads to unavoidable interaction with adult detainees at certain times, such as during meals, prayers, or exercise. This factual condition clearly violates the protection principle and the best interest of the child principle stipulated in the SPPA Law. Empirical findings confirm that this sub-standard detention significantly generates negative psychological impacts on children. Furthermore, the situation impedes the fulfillment of children’s essential rights, as guaranteed by Article 3 of the SPPA Law. Children's rights to health facilities, psychosocial assistance, and formal education access (such as package school) are proven to be unmet adequately at the Rutan, contradicting the SPPA Law's rehabilitation goals.Based on this analysis, it is concluded that this factual mixed detention practice is counterproductive to child rehabilitation and protection efforts. Therefore, this research recommends the strict enforcement of the separation rule and the equitable distribution of special child facilities (LPKA/LPAS) as a necessary solution to optimally guarantee children's rights and development. Keywords: Child Detention, Juvenile Justice System, Impact of Detention, Best Interest of the Child, Empirical Legal Research. Abstrak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas mengamanatkan perlindungan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya melalui kewajiban pemisahan penempatan anak yang ditahan dari orang dewasa. Prinsip ini merupakan turunan langsung dari asas kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) yang menjadi filosofi utama UU SPPA. Namun, penelitian hukum yuridis empiris-deskriptif ini menemukan adanya kesenjangan implementasi norma tersebut di lapangan. Studi kasus yang berfokus pada Rutan Kelas IIB Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa praktik penggabungan penahanan pada tingkat penyidikan masih sering terjadi. Meskipun sel anak dan dewasa dipisahkan secara fisik, penempatan anak di dalam kompleks tahanan dewasa menyebabkan interaksi yang tak terhindarkan dengan tahanan dewasa pada waktu-waktu tertentu, seperti saat makan, beribadah, atau berolahraga. Kondisi faktual ini secara nyata melanggar asas perlindungan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam UU SPPA. Temuan empiris mengkonfirmasi bahwa penahanan yang tidak ideal ini secara signifikan memberikan dampak psikologis negatif terhadap anak. Lebih lanjut, situasi ini menghambat pemenuhan hak-hak esensial anak, sebagaimana dijamin oleh Pasal 3 UU SPPA. Hak anak atas fasilitas kesehatan, pendampingan psikososial, dan akses pendidikan formal (seperti sekolah paket) terbukti tidak terpenuhi secara memadai di Rutan tersebut , berlawanan dengan tujuan pembinaan UU SPPA. Berdasarkan analisis tersebut, disimpulkan bahwa praktik penggabungan penahanan ini bersifat kontraproduktif terhadap upaya rehabilitasi dan perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penegakan aturan pemisahan secara ketat dan pemerataan fasilitas khusus anak (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA dan Lembaga Penempatan Anak Sementara/LPAS) sebagai solusi mendesak untuk menjamin hak-hak dan tumbuh kembang anak secara optimal. Kata Kunci: Penahanan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Dampak Penahanan, Kepentingan Terbaik bagi Anak, Yuridis Empiris.