ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 - NIM. A1011191284, RENDRI NOVERI (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2025)
ABSTRAK Pelanggaran merek adalah tindakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar etika bisnis, norma, kesusilaan, dan hukum, yang merugikan produsen, konsumen, dan negara. Penelitian ini mengkaji sengketa merek terkenal Vans, Inc. dengan Halim Suhendy yang mendaftarkan merek Otovansclassic. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Nomor: 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dilihat dari jenis penelitian adalah metode hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu dengan cara mempelajari Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022, sedangkan jika dilihat dari sifat penelitian yaitu bersifat deduktif yang berarti penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mahkamah Agung berpendapat bahwa merek tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat dan didaftarkan dengan itikad tidak baik, yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Putusan ini mengabulkan permohonan kasasi Vans, Inc. dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga sebelumnya. Akibat hukum dari putusan ini adalah pembatalan pendaftaran merek tergugat, penguatan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, dan pencegahan persaingan usaha tidak sehat. Putusan ini menjadi preseden penting dalam yurisprudensi Indonesia, memperkuat sistem perlindungan kekayaan intelektual, dan selaras dengan komitmen global dalam menindak peniruan merek. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kekayaan Intelektual, Pelanggaran Merek, Hukum Perdata