IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI WILAYAH PEDESAAN (Studi pada Praktik Budidaya Ikan di Desa Medaeng, Sidoarjo) - Zakiya, Reffita; Fatimah, Hasana; Pradana, Alfiano; Erisesa, Maghfira; Tania, Meisya (Universitas Negeri Surabaya, 2024)
Ketahanan pangan merupakan salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih dalam menghadapi dinamika global dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi serta kearifan lokal. Mewujudkan kecukupan pangan bagi masyarakat desa, pencapaian kemandirian pangan desa, dan memastikan seluruh desa di Indonesia terlepas dari kerawanan pangan, menjadi dasar adanya kebijakan tersebut. Penelitian ini berfokus pada kebijakan ketahanan pangan hewani yang berorientasi pada program Kolam Budidaya Ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan hewani yang stabil di Desa Medaeng. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III dengan empat indikator utama meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu data primer yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berupa pengumpulan data melalui jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan dokumen. Pengambilan data dilakukan di Desa Medaeng, Kabupaten Sidoarjo dengan beberapa informan yang terlibat meliputi Kepala Desa, Carik dan kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan sebagai berikut: penggunaan teknologi menjadi salah satu alat komunikasi sebagai pengaktualan dari kebijakan ketahanan pangan. Faktor-faktor sumber daya yang mendukung dan memadai untuk merealisasikan implementasi kebijakan ketahanan pangan. Dapat dikatakan bahwa karakter atau sikap dan perilaku para peserta kebijakan ketahanan pangan bertanggung jawab dan konsisten dengan aturan yang berlaku untuk pelaksanaan program ini. Program Budidaya Kolam Ikan ini tidak melibatkan banyak pelaku inti kebijakan pada struktur birokrasi untuk mengurangi resiko terjadinya perselisihan. Sebuah kebijakan dikatakan gagal atau tidak efektif apabila tanpa adanya peran yang dilakukan oleh faktor lain. Food security is one of the policies that can be carried out by a group of people or more in facing global dynamics by utilizing the potential of natural, human, social, economic resources and local wisdom. Realizing food sufficiency for village communities, achieving village food self-sufficiency, and ensuring that all villages in Indonesia are free from food insecurity are the basis for this policy. This research focuses on animal food security policies oriented towards the Fish Farming Pond program in meeting stable animal food needs in Medaeng Village. This research uses George Edward III's theory with four main indicators including communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses a qualitative descriptive method with two data collection techniques, namely primary data conducted by observation and interviews, while secondary data is in the form of data collection through journals, articles, previous research and documents. Data collection was carried out in Medaeng Village, Sidoarjo Regency with several informants involved including the Village Head, Carik and community groups. The results show that the implementation of food security policies is as follows: The use of technology is one of the communication tools as an actualization of food security policies. Supportive and adequate resource factors to realize the implementation of food security policies. It can be said that the character or attitude and behavior of the participants in the food security policy are responsible and consistent with the rules that apply to the implementation of this program. This Fish Pond Cultivation Program does not involve many core policy actors in the bureaucratic structure to reduce the risk of disputes. A policy is said to fail or be ineffective if there is no role played by other factors.