PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA TERHADAP PEKERJA BERMUDA COFFEE DI KOTA PONTIANAK - NIM. A1011181257, MUHAMMAD ZEAN SEJAGAD (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2025)
ABSTRAK Pengupahan merupakan masalah sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidakjarang menjadipotensiperselisihan serta mendorong timbulnya mogokkerja dan unjuk rasa. Upah minimum merupakan upah minimal yang berhak diterima oleh para pekerja, nominal upah mereka tidak boleh berada di bawah ketentuan upah minimum. Pekerja coffee shop juga merupakan pekerja seperti pada umumnya, sehingga mereka berhak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan kontribusi dan pekerjaan yang mereka lakukan termasuk mendapatkan upah minimum kota yang sudah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau biasa juga dikenal dengan penelitian doktrinal adalah penelitian sosiologis yang mengkaji mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Cakupan penelitian ini berkaitan dengan penelitian tentang identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kemudianyang menjaditujuan penelitian ini adalahuntuk mendapatkan data dan informasi mengenai : (1) Pelaksanaan upah minimum kota terhadap pekerja di Bermuda Coffee Pontianak. (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan upah minimum kota terhadap pekerja di Bermuda Coffee Pontianak. (3) Akibathukumbagipengusahapemilik coffe shop yang tidak memberikan upah minimum kepada pekerja. (4) Upaya hukum yang dilakukan pekerja jika tidak dibayar sesuai dengan upah minimum. Hasil dan analisis penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan upah minimum kota terhadap pekerja di Bermuda Caffe Pontianak belum terlaksana sebagaimana mestinya. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian upah minimum kota terhadappekerjadi bermuda caffe pontianak antara lain: Kurangnya pemahaman atau literasi hukum dari pengusaha, Kurangnya pengetahuan pelaku usaha, kondisi keuangan usaha dan pendapatan yang belum stabil atau masih dalam masa merintis, kurangnya sosisalisasi dan lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Pemerintah. Akibat hukum bagi pengusaha pemilik coffeshop yang tidak memberikan upah minimum kepada pekerjadapat mengakibatkansanksi perdata yakni wanprestasisesuaidengan Pasal 1239 KUHperdata atau menggantibiaya, ganti rugi yang disebabkan kelalaiannya, kemudian mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHperdata sertapekerjayang dirugikan berhakmengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Upaya hukum yang dilakukan pekerja jika tidak dibayar sesuai dengan upah minimum yakni, melakukan perundingan bipartit, melalui mediasi serta penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Kata Kunci : Coffeshop, Pekerja, Upah Minimum Kota. ABSTRACT Wage is a very crucial issue in the field of labor, even if it is not professional in handling wages, it is not uncommon to become a potential dispute and encourage strikes and demonstrations. Minimum wage is the minimum wage that workers are entitled to receive, their nominal wage cannot be below the minimum wage provisions. Coffee shop workers are also workers in general, so they are entitled to a decent wage in accordance with their contribution and the work they do, including getting the city minimum wage that has been determined in accordance with applicable laws and regulations. The method used in this research is empirical legal research method. Empirical legal research or commonly known as doctrinal research is sociological research that examines the process of the occurrence and operation of law in society. The scope of this research is related to research on legal identification and research on legal effectiveness. The data analysis used in this research is descriptive analysis. Then the purpose of this research is to obtain data and information about: (1) Implementation of the city minimum wage for workers at Bermuda Coffee Pontianak. (2) What factors influence the implementation of the city minimum wage for workers at Bermuda Coffee Pontianak. (3) Legal consequences for coffee shop owners who do not provide minimum wages to workers. (4) Legal remedies taken by workers if they are not paid in accordance with the minimum wage. The results and analysis of this study show that the implementation of the city minimum wage for workers at Bermuda Caffe Pontianakhas not been carried out properly. The factors influencing the implementation of the city minimum wage for workers at Bermuda Caffe Pontianak include: lack of legal understanding or literacy among employers, lack of knowledge among business operators, unstable financial conditions or businesses still in their early stages, insufficient socialization, and weak internal oversight by the government. Legal consequences for business owners of coffee shops who fail to pay the minimum wage to workers may result in civil penalties, such as breach of contract under Article 1239 of the Civil Code or compensation for costs and damages caused by negligence, which may also constitute a breach of the law under Article 1365 of the Civil Code. Additionally, affected workers have the right to file a civil lawsuit through the Industrial Relations Court. Legal actions that workers may take if they are not paid the minimum wage include engaging in bilateral negotiations, mediation, and resolving disputes through the Industrial Relations Court at the local District Court. Keywords: Coffee Shop, Workers, City Minimum Wage.