MODEL PENGELOLAAN TERPADU PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT DI JAWATENGAH - Mashari S.H., M.H.; Sri Mulyani (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang, 2008)
Pembangunan wilayah pesisir dalam rangka memanfaatkan potensi di wilayah tersebut sering tumpang tindih, sehingga tidak jarang aktivitas tersebut menimbulkan masalah bagi upaya pelestarian sumber daya alam pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Model Pengelolaan Terpadu Pembangunan Wilayah Pesisir, yang integratif, koordinasi dan konsistensi program antara pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berorientasi pada Peningkatan PendapatanAsli Daerah Masalah yang diketengahkan adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal, kebijakan Pemerintah Kabupaten / Kota melalui kelembagaannya mengelola pembangunan wilayah pesisir, dan model pengelolaan terpadu pembangunan wilayah pesisir berbasis masyarakat yang sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten / Kota. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, sumber data yang dipakai data primer dan sekunder. Data primer diambil 6 daerah pantura di Jawa Tengah ( Brebes, Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak dan Pati) dengan mengambil responden sebanyak 320, analisis yang digunakan secara kualitatifkuantitatif. Prinsip-prinsip pengelolaan belum tertata dengan baik (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pemantauan, masyarakat memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir dari sisi ekonomis dan kurang peduli akan pelestarian lingkungan pesisir (83%). Melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan wilayah pesisir, maka akan dicapai keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir ( / ICZPM ) yang integratif, koordinasi dan konsistensi program antara Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan masyarakat dan instansi terkait maupun Integrated Coastal Zone Management Stakeholder.