PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA. - Eka Kusnita, Faisal A. Rani, M. Gaussyah. (Jurnal Ilmu Hukum, 2015)
Abstract: The appellation of cassation in administrative dispute has been limited by the act in Article 45A (2) point c of the act Number 5, 2004 that is every citizen right or people in order to get justice in the Higher Court. In practice, the norm implementation has not been working well, by the acceptance and the rejection of the case limited in the Act by the Head of Administrative Court Banda Aceh. Thus, the legal problems exist are whether the limit in appealing the cassation is against constitutional rights, and whether the reasons of the Head of the Administrative Court of Banda Aceh in accepting and rejecting limited by the act has been in accordance with laws. It aims at finding the problems faced. This is jurudical normative legal research. The limit towards the administrative court is against the constitutional right of citizen that are the right to have legal protection which is the justice worded in Article 28 (1) of the 1945 Constitution. The justice given for every citizen cannot be limitted because it is cannot be measuraed. The legal consideration of the Head of Administrative Court of Banda Aceh are not proper to state law principle as the reason of the Chief accepted is to give it to the Supreme Court determining the case to be tried is part or not determined by the Act. Secondly, the reason shows that the violation of the legality principle and both reasons is againts the equality before the law principle. Keywords: Cassation Law Review, and Administrative Dispute Abstrak: Dalam Pasal 45A ayat 2 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 terdapat pembatasan hak pengajuan kasasi terhadap perkara tata usaha negara. Kemudian pelaksanaan norma tersebut tidak berjalan dengan semestinya, dengan diterima atau tidaknya permohonan kasasi yang dibatasi oleh Ketua PTUN Banda Aceh. Permasalahan hukumnya adalah apakah pembatasan kasasi hak untuk pengajuan kasasi bertentangan dengan hak-hak konstitusional, dan apakah alasan hukum Ketua PTUN dalam menerima atau tidaknya perkara tersebut sesuai dengan prinsip negara hukum. Tujuan penelitian ini untuk mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembatasan perkara TUN melanggar hak-hak konstitusional warga negara yaitu hak untuk memperoleh keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D UUD 1945. Adapun alasan hukum Ketua PTUN tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu prinsip persamaan kedudukan di mata hukum dan asas legalitas, karena alasan hukum ketua PTUN menerima biar Mahkamah Agung yang menentukan perkara tersebut dibatasi atau tidak, sedangkan yang tidak diterima karena ada norma pembatasan. Untuk memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi norma pembatasan tersebut. Disarankan kepada Ketua PTUN Banda Aceh untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan agar melaksanakan aturan yang telah dibuat, apabila perkara tersebut dibatasi maka batasilah selama aturan itu masih berlaku. Kata Kunci : Upaya Hukum Kasasi Dan Sengketa Tata Usaha Negara.