KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI - Hendry Junaidi, Mohd. Din, Adwani. (Jurnal Ilmu Hukum, 2014)
Abstract: The offenses wording in the Telecommunications Act, particularly the use of radio frequency spectrum into criminal acts are less obvious, namely Article 33 paragraph (1) and (2); Article 53 paragraph (1) and (2). It would led to speculative interpretations that the Act does not explain in detail. The purpose of this study is to determine how the policy formulation of criminal offense due to the use of radio frequency spectrum in force now and in the future would be. Article 53 paragraph (1) and (2) is a form of criminal sanctions, criminal acts refer to the provisions of Article 33 paragraph (1) and (2). The formulation of these articles have weaknesses viewed from the principle of legality, in particular the meanings embodied in the principle of legality which is the formulation of the offense should not be any less obvious (the application of the principle of lex certa). Criminal law policy on the crime of the use of radio frequency spectrum in the future is ideally formulated having regard to the principles that apply in criminal law as well as the meanings contained therein. It is suggested that in formulating a criminal provisions became clear what elements, nature, the norm whether cumulative or alternative or combination (alternate with cumulative) or different objects are merged into one character not the norm, thus these provisions can be easily understood and applied by the competent bodies properly. So also with the criminal responsibility should be clearly formulated and complete. Keywords: the criminal policy the use of radio frequency spectrum. Abstrak: Formulasi delik di dalam UU Telekomunikasi, khususnya terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang menjadi tindak pidananya masih ada yang kurang jelas yaitu Pasal 33 ayat (1) dan (2); Pasal 53 ayat (1) dan (2). Sehingga akan memunculkan spekulasi berupa penafsiran-penafsiran karena UU Telekomunikasi tidak menjelaskan secara rinci. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio yang berlaku sekarang dan masa mendatang. Pasal 53 ayat (1) dan (2) adalah bentuk sanksi pidana, perbuatan pidananya merujuk kepada rumusan Pasal 33 ayat (1) dan (2). Rumusan pasal-pasal tersebut mempunyai kelemahan jika dilihat dari asas legalitas, khususnya makna-makna yang terkandung dalam asas legalitas yaitu tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (penerapan dari asas lex certa). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio masa mendatang, idealnya diformulasikan dengan memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana serta makna-makna yang terkandung di dalamnya. Disarankan agar di dalam merumuskan suatu ketentuan pidana jelas apa yang menjadi unsur-unsurnya, sifat rumusan normanya apakah bersifat kumulatif atau alternatif atau gabungan (alternatif dengan kumulatif) atau objek yang berbeda karakter tidak digabung dalam satu norma, sehingga ketentuan tersebut dapat mudah dipahami dan diterapkan oleh badan-badan yang berwenang dengan semestinya. Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana harus dirumuskan dengan jelas dan lengkap. Kata kunci : Kebijakan pidana penggunaan spektrum frekuensi radio.