KASASI LIMIT DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI HAKIM - Eka Kusnita, Faisal A. Rani, Mahdi Syahbandir. (Jurnal Ilmu Hukum, 2015)
judges, the operator of the judiciary must be guaranteed. One way to realize the independence of the Constitutional Court is through the implementation of a good surveillance system in order to enforce the code of ethics and conduct of judges. The main problem in this study is whether the system of internal supervision within the Court can realize the independence of judges and whether the constitutional Judge can be monitored externally. PMK No. 2/2014 About the Honorary Council of the Constitutional Court can not guarantee the realization of the independence of the Constitutional Court, it can be seen from the supervisory role of the Board of Ethics that is passively waiting for reports from the public in the event of violations committed by the Constitutional Court, then the authority and composition both the membership of the Board of Ethics and the Court of Honor Assembly that require improvement, so ensuring the neutrality and mutual balance between the elements contained in the Board of Ethics and the Council of Honor Court. It is recommended that the Court made improvements with respect to the internal control system by means of amending the PMK No. 2/2014. It should be carried out a review of the elements of the membership of the Board of Ethics and Honor Council and the authority of the institution so that it can more leverage in carrying out its functions, that the surveillance system is applied can be realized a guarantee for the independence of the Constitutional Court. Keywords : Control of The Constitutional Judges. Abstrak: Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan yudikatif yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam memberikan keadilan secara konstitusional kepada masyarakat. Oleh karena itu independensi dari para hakim selaku pelaksana kekuasaan yudikatif haruslah terjamin. Salah satu cara untuk mewujudkan independensi Hakim Konstitusi adalah melalui penerapan sistem pengawasan yang baik guna menegakkan kode etik dan perilaku hakim. Masalah pokok pada penelitian ini adalah apakah sistem pengawasan internal di lingkungan MK dapat mewujudkan Independensi Hakim dan apakah secara konstitusional Hakim MK dapat diawasi secara eksternal. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan MK belum dapat memberikan jaminan terwujudnya independensi Hakim Konstitusi, hal tersebut dapat dilihat dari peran pengawasan Dewan Etik yang bersifat pasif yang menunggu pelaporan dari masyarakat apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, kemudian kewenangan dan komposisi keanggotaan baik Dewan Etik maupun Majelis Kehormatan MK yang memerlukan penyempurnaan, agar terjaminnya netralitas dan saling mengimbangi antara unsur-unsur yang terdapat di dalam Dewan Etik maupun Majelis Kehormatan MK. Disarankan agar MK melakukan penyempurnaan berkenaan dengan sistem pengawasan internal dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014. Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap unsur keanggotaan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan serta kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut sehingga dapat lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya, agar sistem pengawasan yang diterapkan dapat menjadi jaminan bagi terwujudkan independensi Hakim Konstitusi. Kata kunci :Pengawasan Hakim Konstitusi.