TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP IKLAN ROKOK YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF - Al Qudri; Iskandar A. Gani; Syarifuddin Hasyim (Jurnal Ilmu Hukum, 2016)
Abstract : The purposes of this study were to determine and analyze the form of government responsibility on cigarette advertisement that prejudice community as consumers in the positive law, the law establishment of violation cigarette industry, and to create the legal protection for disadvantaged community because of negative consequences of cigarette advertising. The method used in this research was a normative juridical approach to assess, test and examine the aspects of constitutional law which is related to the responsibilities of government on cigarette advertising that prejudice the consumers. The results showed that the government’s responsibility on the regulation of cigarette and advertising industry has been manifested in the law, but in practice only few responsibility was run by the local goverments and was obeyed by the cigarette and advertising industry. The role and function of local governments have to be improved to protect young people, adolescents and children from the negative effects of cigarettes advertisement.Keywords : Cigarette advertisement, smoke-free, advertisement violators sanction. Abstrak :Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap iklan rokok yang merugikan masyarakat selaku konsumen dalam hukum positif, penegakan hukum terhadap industri rokok yang melanggar, serta mendapatkan rumusan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan akibat negatif iklan rokok. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji, menguji dan menelaah aspek hukum tatanegara yang berkaitan dengan tangung jawab pemerintah terhadap iklan rokok yang merugikan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam pengaturan industri rokok dan industri periklanan sudah termanifestasi dalam peraturan perundangan, namun demikian dalam prakteknya hanya sedikit sekali dijalankan oleh pemerintah daerah dan dipatuhi oleh industri rokok serta pengusaha periklanan. Perlu ditingkatkan fungsi dan peran pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, remaja dan anak-anak dari pengaruh negatif iklan rokok.Kata kunci: Iklan Rokok, Bebas Asap Rokok, Sanksi Pelanggar Iklan