PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH DI KOTA BANDA ACEH - Edison, Dahlan, Ilyas Ismail. (Jurnal Ilmu Hukum, 2014)
Abstract: The violations committed by the notary in conducting its authority are the act is made without witnesses, not being read, signed before the notary and submit the act minute to other party. Apart from that, the violation of criminal law such as forgery, and embezzlement, act counterfeiting, conflict among notaries, ethical violation of notary conduct. The causes factors of the violations are relative relationship, consumptive behaviour, and lack of faith to God. The implementation of monitoring is conducted as a prevention kind in order to avoid the misusage of the power and the criminal violations; the monitoring is also curative conducted by providing guidance for the notary. The obstacles faced are the board members form the notary institutions, senior influence, of the Board from the organisation of notary with notary that is watched, the level of trust of notary toward the board, the monitor keeping the act reported to the board, lack of awareness of notary from the report and the call by the Board. Legal consequence because of lack of the Board, as it should be is between the openess of possibility by the notary in conducting the power and its authority. Key words: Monitoring and the Notary Monitoring Board Abstrak: Pelanggaran yang dilakukan notaris dalam menjalankan kewenangan sebagai pejabat umum diantaranya akta dibuat tanpa adanya saksi, tidak dibacakan, tidak ditandatangani di hadapan notaris dan menyerahkan minuta akta pada pihak lain sehingga akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja. Selain itu, pelanggaran pidana seperti penipuan dan penggelapan, pemalsuan surat/akta otentik, perselisihan antar notaris dan pelanggaran kode etik profesi notaris. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran adalah faktor adanya sifat hubungan kekeluargaan, akibat pengaruh jabatan, ingin memenuhi kebutuhan (konsumtif) dan lemahnya iman notaris. Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Banda Aceh merupakan wewenang MPD Kota Banda Aceh dalam bentuk preventif guna menghindari terjadinya penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran pidana, pengawasan yang bersifat kuratif dilakukan dengan melalui pembinaan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya. Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan antara lain anggota Majelis Pengawas yang berasal dari wakil organisasi Notaris, Pengaruh senioritas, Tingkat kepercayaan Notaris yang diawasi terhadap kemampuan Majelis, Pengawas menjaga rahasia akta yang dilaporkan kepada Majelis Pengawas, kurangnya tingkat kesadaran Notaris terhadap laporan dan pemanggilan Majelis Pengawas. Akibat hukum yang timbul terhadap tidak dilaksanakannya pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana mestinya antara terbukanya kemungkinan terjadi penyimpangan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya. Kata Kunci: Pengawasan dan Majelis Pengawas Notaris