SEPERTIGA GAJI PEGAWAI NEGERI KEPADA ISTERI YANG DICERAIKAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariyah Kota Banda Aceh) - Siti Murni, Dahlan Ali, Adwani. (Jurnal Ilmu Hukum, 2014)
Abstract: The Government Regulation Number 10, 1983 junction the Government Regulation Number 45, 1990 regarding the Marriage Permit and Divorce for Civil Servants, Article 8 states that a husband who is civil servant obliges provides one third of salary for a wife that has been divorced. This is juridical normative and socio legal research. the factors of judges of Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh do not put in the decision regarding the implementation of the obligation of a husband who is civil servants to provide one third salary for ex-wife that has been divorced because of the rule is administrative type of the authority of the official.The husband disobeys his obligation in providing one third of salary for his ex-wife due to the fact that they are not asking for it credit cut burdening the husband salary.Efforts done by the ex-wife to obtain one third salary is to demand one third of salary to the judges deciding this case. it is recommended that the judges should oblige the husband to provide the salary and the ex wife should also have to ask for judges to get one third of her ex husband salary. Keywords : Implementation of the Obligation One Third Salary. Abstrak: Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 disebutkan bahwa Suami Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan Sepertiga Gaji Kepada mantan isterinya. Penelitian ini bertujuan mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Faktor hakim tidak mewajibkan Suami Pegawai Negeri memberikan sepertiga gaji kepada mantan isterinya karena aturan tersebut sifatnya administratif wewenang pejabatnya sehingga diserahkan kepada instansi masing-masing. Faktor suami Pegawai Negeri tidak memberikan sepertiga gaji karena mantan isterinya tidak memohon, dan gaji Pegawai Negerisudah dipotong kredit. Upaya yang dilakukan oleh mantan isteri Pegawai Negeri memohon sepertiga gaji tersebut kepada hakim yang mengadili perkara perceraiannya. Disarankan kepada hakim supaya mewajibkan Suami Pegawai Negeri untuk memberikan sepertiga gaji kepada mantan isterinya. Disarankan kepada Pegawai Negeri tidak mengabaikan kewajibannya untuk menyerahkan sepertiga gajinya kepada mantan isterinya. Dan disarankan juga kepada Mantan Isteri Pegawai Negeri agar menempuh upaya hukum memohon sepertiga gaji kepada hakim yang mengadili perkara perceraiannya. Kata Kunci :PelaksanaanAturan, Kewajiban, SepertigaGaji, PegawaiNegeri.