PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DAN AKAD PEMBIAYAAN DI KOTA BANDA ACEH - Sitty Najmi, Dahlan, Ilyas Ismail. (Jurnal Ilmu Hukum, 2014)
Abstract: Article 11 (1) of the Act Number 42, 1999 regarding Fiduciary Trust states that ”a property placed as a fiduciary trust must be reistered”. The registration is done at the Fiduaciary Registration Office and the application for its registration is done by the fiduciary acceptor, a person as been mandated for it or representative by attaching the statement of Fiduaciary Trust registration. This also appies for the cancelation of fiduciary that is by deleting the agreement. However, at the office of Law and Human Rights Banda Aceh, the process of registration and cancellation is not as expected which is the number of registration is not as same as the cancellation.. Some the binding made by the notary and not registered to the registration office, the registration has no legal impact on the execution resulted from its registration is as a proof for creditor that he is the holder of fiduciary object that is bound with the agreement. The certificate issued by the registration office is strong legal evidence that can be a basis for the execution towards the object in case the debtors are not fulfilling the duty. The certificate holders have previlege rights regarding the object as a garantee of paying credit or fund if the debtors are not fulfilling the duty incluidng the right foe sale of the property. The reasons that not all fiduciary agreement by banks and non bank finace institutions is registered is the reason for diminishing administration credit fee and finace and credit value and the funding provided is not that much and low risk on it. While there is no cancellation after the payment of the credit is very rare done as the acceptor or the creditors do not want to make the provider of fiduciary adding some administration fee. Key words: Divorce, witness evidence, Mahkamah Syar’iyah Abstrak: Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Demikian pula halnya dengan hapusnya jaminan fidusia, maka perlu pula dilakukan pencoretan terhadap ikatan jaminan fidusia. Namun demikian dalam praktik di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh pelaksanaan pendaftaran dan pencoretan jaminan fidusia ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana jumlah pendaftaran tidak sebanding dengan jumlah pencoretan.. Dalam praktik pengikatan jaminan fidusia ada yang didaftar dan ada pula yang tidak. Pengikatan jaminan fidusia yang dibuat akta notaris dan tidak dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengikatan jaminan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang disebabkan pendaftaran merupakan bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang hak atas objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan kantor pendaftaran fidusia merupakan bukti hukum yang kuat yang dapat dijadikan alat untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Pemegang sertifikat fidusia memiliki hak preferen terhadap objek jaminan sebagai jaminan pelunasan hutang kredit/ pembiayaan apabila debitur cidera janji termasuk hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasannya sendiri. Alasan tidak semua pengikatan jaminan fidusia oleh bank dan lembaga keuangan non bank dilakukan pendaftaran adalah alasan untuk mengurangi biaya administrasi kredit dan pembiayaan dan alasan nilai kredit dan pembiayaan yang diberikan relatif kecil dan risiko yang ringan. Sedangkan tidak dilakukannya pencoretan setelah dilakukan pelunasan kredit dalam praktek sangat jarang dilakukan karena pihak penerima fidusia/kreditur tidak mau memberatkan pemberi fidusia/debitur dengan menambah beban biaya administrasi. Kata Kunci: Jaminan fidusia, kredit dan pembiayaan