PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER - Ahmad Hariri . (Jurnal Ilmu Hukum, 2014)
Abstract, Penegakkan hukum di lingkungan peradilan militer terkadang menemui hambatan, besarnya kewenangan komandan satuan kadang menjadi salah satu penyebab hambatan tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh prajuritnya terkadang tidak dilanjutkan sampai proses persidangan ke Pengadilan Milter. Dalam ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan yang dimaksud dengan penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditurat Militer. Dalam prakteknya ada perkara pidana yang di lakukan oleh anggota militer tidak dilimpahkan kepada Polisi Militer tetapi diselesaikan oleh Ankum sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum di lingkungan peradilan militer dan konsekuensi bagi atasan yang tidak memberikan ijin dalam hal proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh prajuritnya. Dalam penulisan tesis ini dipergunakan teknik penelitian kepustakaan berupa mempelajari buku-buku ilmiah dan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ini, juga dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang terkait dengan pokok pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan penyidik dalam hal ini polisi militer baru bisa melakukan penyidikan tindak pidana di lingkungan apabila ada pelimpahan perkara dari komandan satuan sebagai atasan yang berhak menghukum atau tindak pidana yang dilaporkan langsung kepada polisi militer dan atau tindak pidana yang pelakunya tertangkap tangan (setelah penangkapan pada kesempatan pertama harus melaporkan terjadinya penangkapan kepada Ankum sebagaimana diatur dalam pasal 77 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer) dan diatur dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/I/III/2004 tentang POM TNI dan Keputusan Kasad Nomor Kep/49/XII/2006 tentang POMAD. Kendala dalam penyidikan polisi militer harus melakukan koordinasi secara terus dengan komandan satuan, masalah koordinasi dengan komandan satuan terkendala karena besarnya kewenangan komandan satuan dan sering adanya intervensi komandan satuan serta ada kalanya komandan satuan tidak melimpahkan atau melindungi anggotanya yang melakukan tindak pidana, disisi lain masyarakat enggan melaporkan tindak pidana yang dilakukan anggota TNI. Polisi Militer harus juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dan adakan pendekatan kepada masyarakat serta jadikan masyarakat sebagai rekan dalam penegakan hukum, sehingga masyarakat mau bekerja sama dan yakin bahwa polisi militer adalah polisi militer yang bisa memberikan rasa adil, aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya disarankan para komandan satuan yang melindungi atau tidak melimpahkan perkara pidana yang dilakukan oleh prajuritnya agar diproses atau dijerat dengan pasal tentang penyalahgunaan kekuasaan dan pasal pembiaraan, dalam proses penyidikan polisi milier harus melakukan koordinasi secara terus dengan komandan satuan, aparat penegak hukum lainnya seperti hakim, oditur, kepolisian umum serta menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam penegakkan hukum. Kata Kunci: Penyidikan Tindak Pidana, Di Lingkungan Peradilan Militer, Undang-undang Nomor 31tahun 1997.