KEBIJAKAN PEMERITAH DAN PENGELOLAAN DESTINASI KAWASAN PUNCAK DALAM MENJAWAB TANTANGAN OVERTOURISM DAN TRANSFORMASI DIGITAL - Andrian, Muhamad; Setiawan, Budi (Politeknik Sahid, 2025)
Abstrak Pariwisata Kawasan Puncak Bogor menjadi wajah paradoks industri pariwisata: di satu sisi menjadi pendorong ekonomi, di sisi lain melahirkan persoalan overtourism seperti kemacetan, polusi, dan tekanan lingkungan. Penelitian ini mengkaji arah kebijakan pemerintah serta praktik pengelolaan destinasi yang dilakukan oleh pengelola lokal dalam menjawab tantangan tersebut. Pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur digunakan dengan merujuk pada studi akademik, laporan kebijakan, dan publikasi organisasi internasional periode 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah berfokus pada digitalisasi sistem kunjungan, penguatan tata kelola berbasis kolaborasi, serta regulasi zonasi. Sementara itu, pengelola destinasi mulai mengadopsi inovasi digital dan model Destination Management Organization (DMO). Namun, kesenjangan akses digital bagi UMKM lokal menjadi tantangan serius yang harus diatasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masa depan pariwisata di Kawasan Puncak hanya akan berkelanjutan apabila kebijakan publik dan praktik pengelolaan bersifat inklusif, berbasis data, serta menempatkan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai tujuan utama. Kata kunci : Kebijakan Pemerintah, Pengelolaan Destinasi, Overtourism, Transformasi Digital. Abstract Tourism in the Puncak highlands of Bogor illustrates the paradox of the tourism industry: on the one hand, it drives economic growth, yet on the other, it generates overtourism issues such as congestion, pollution, and environmental pressure. This study examines the direction of government policies and the management practices implemented by local destination managers in addressing these challenges. A qualitative approach based on literature review was employed, drawing from academic studies, policy reports, and international organizational publications from 2020-2025. The findings reveal that local government policies have focused on digitalizing visitor registration systems, strengthening collaborative governance, and implementing zoning regulations. Meanwhile, destination managers have begun adopting digital innovations and the Destination Management Organization (DMO) model. However, digital access gaps for local SMEs remain a critical challenge that must be addressed. The study concludes that the future of tourism in Puncak will only be sustainable if public policies and management practices are inclusive, data-driven, and committed to balancing economic growth, social equity, and environmental sustainability. Keywords : Government Policy, Destination Management, Overtourism, Digital Transformation.