PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERMENSOS NO 1 TAHUN 2018 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi di Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro): (Studi di Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro) - Siti Alfiah; Muhyidin (Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sembunglor, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif Siyasah Maliyah. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin atau rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki komponen ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapat kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, staff desa, pendamping PKH dan para penerima KPM PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Sembunglor dalam pelaksanaan PKH sudah cukup baik. Dapat dilihat pemerintah desa Sembunglor berperan sebagai fasilitator, koordinator, pengawas, dan mediator. Pelaksanaan program ini sesuai dengan permensos no 1 tahun 2018 dan telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan dana dan ketidaksesuaian data penerima. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, pelaksanaan PKH di desa sembunglor telah mencerminkan nilai-nilai Siyasah Maliyah seperti prinsip keadilan (al-‘adalah), amanah, musyawarah (syura), dan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). namun masih ada beberapa yang belum berjalan dengan baik