Efektivitas Kerja Sama Pengadilan Negeri Sabak Dan Dukcapil Melalui Program Sidang Keliling - Anggun Putri Utami; Sayida Khoiratun Nisak; Kurniawan; Al-Munif; Diyan Wilda; Triyana Wulandari (Publikasi Inspirasi Indonesia, 2025)
Penelitian Akses terhadap pelayanan hukum dan administrasi kependudukan di daerah terpencil masih menjadi tantangan signifikan bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam memperoleh dokumen resmi seperti akta kelahiran, akta kematian, dan sertifikat tanah akibat keterbatasan jangkauan geografis dan biaya transportasi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Sidang Keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan administrasi kependudukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif evaluatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 15 hingga 20 responden yang dipilih secara purposive sampling, meliputi petugas pengadilan, petugas Dukcapil, dan masyarakat peserta program, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sidang Keliling berhasil meningkatkan akses masyarakat dengan 85 persen responden melaporkan kemudahan dalam mengurus administrasi hukum, serta 78 persen responden mengalami peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman pentingnya dokumen administrasi kependudukan, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia dan logistik yang dilaporkan oleh 40 persen petugas. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan konsep inovasi pelayanan publik berbasis kolaborasi antarinstansi dan kontribusi praktis sebagai model pelayanan hukum yang dapat direplikasi di daerah lain untuk mengatasi hambatan administratif dan meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan di tingkat masyarakat.