Reimagining Political Islam: The Habaib Group's Vision and Political Participation in Surakarta - Abdullah Yusuf Muflih; Rezza Dian Akbar (Departemen Pendidikan Sosiologi FISHIPOL UNY, 2025)
Penelitian ini mengkaji peran politik Habaib, keturunan Nabi Muhammad, yang jarang dibahas dalam diskusi tentang keterlibatan politik Islam. Seringkali pembahasan terfokus pada pembentukan negara Islam berdasarkan hukum Syariah atau keterlibatan dengan politik sekuler. Sebaliknya, Habaib mempengaruhi politik melalui otoritas agama, pengaruh sosial, dan kepemimpinan moral. Penelitian ini berfokus pada Surakarta, menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur kepada enam informan, observasi lapangan, dan tinjauan pustaka. Temuan menunjukkan bahwa Habaib memandang politik Islam sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, bukan untuk mendirikan negara Islam atau terlibat langsung dalam politik. Partisipasi mereka lebih pada mendukung pemimpin yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam tanpa ambisi menduduki jabatan politik. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang keterlibatan politik Islam di Indonesia, dengan menggeser pemahaman dualistik antara Islamisme dan sekularisme. This study examines the political role of the Habaib, descendants of Prophet Muhammad, whose influence has been largely overlooked in discussions about Islamic political involvement. While debates often center on establishing an Islamic state based on Sharia law or engaging with secular politics, the Habaib exert political influence through religious authority, social standing, and moral leadership. Focusing on Surakarta, the research uses qualitative methods, including semi-structured interviews with six informants, field observations, and a literature review. Findings reveal that the Habaib view political Islam as a means to promote Islamic values rather than to establish an Islamic state or participate directly in politics. Their involvement is marked by indirect support for leaders who uphold Islamic principles, not by seeking political office. This study offers new insights into Islamic political engagement in Indonesia, moving beyond the traditional dichotomy of Islamism versus secularism.