Pendampingan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo - Ah. Fathan Azhari; Ahmad Syaifuddin Romli; Qikeq Dwi Safitriningrum; Septia Wulandari; M. Firdaus Dwi Septian (LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2025)
Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang signifikan di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan seperti Kelurahan Curahgrinting, Kota Probolinggo, yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, serta tekanan budaya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai batas usia perkawinan serta dampak sosial dan hukum dari praktik pernikahan dini. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum berbasis partisipatif melalui pendekatan pendidikan masyarakat dan advokasi komunitas, melibatkan tokoh agama, aparat kelurahan, dan kelompok remaja sebagai peer educator. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta, dari 62% sebelum penyuluhan menjadi 88% sesudahnya, serta munculnya inisiatif masyarakat dalam membentuk kelompok edukator sebaya untuk melanjutkan kampanye kesadaran hukum. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan kolaboratif dan partisipatif mampu menumbuhkan kesadaran hukum serta memperkuat perlindungan anak di tingkat lokal. Oleh karena itu, program pendampingan ini memiliki nilai penting sebagai model pengabdian masyarakat yang dapat direplikasi untuk mencegah pernikahan dini di wilayah lain.