ISLAM DAN POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA - Maulida, Tri Vany (Universitas Muara Bungo, 2024)
Perpindahan Ibu Kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak diatur tersendiri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menimbulkan fleksibilitas yang besar dalam pengaturan perpindahan Ibu Kota. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dikaji secara mendalam, terutama dari sisi manfaat fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mempunyai pendekatan hukum, konseptual dan historis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dengan bahan non hukum terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan kepadatan perkotaan (terdiri dari kepadatan penduduk, kepadatan bangunan dan struktur, kepadatan kegiatan pembangunan perkotaan, kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor), bencana banjir, risiko banjir rob dan eksploitasi air tanah (penambangan) yang berlebihan. merupakan faktor pendorong pemindahan ibu kota ke Jakarta. Sementara itu, dalam kacamata fiqih siyasah, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dapat dilakukan demi kepentingan bangsa. Dalam merumuskan kebijakan perpindahan ke ibu kota untuk mencapai kepentingan rakyat, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai manfaat perpindahan ke ibu kota disertai dengan berbagai jaminan yang diberikan pemerintah kepada rakyat. Keturunan Kalimantan sebagai penghuni ibu kota baru dan menjamin kelestarian flora dan fauna Kalimantan serta hutan tropis Kalimantan sebagai paru-paru dunia.