Jaminan Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berbasis Pengembanan Konstitusi - Nadir (Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton, 2024)
Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terus berlanjut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat maupun oleh sesama rakyat baik di tingkat nasional maupun internasinal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap jaminan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis pengembanan konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (legal research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum dalam konstitusi dan norma hukum di luar konstitusi dengan pendekatan konsep dan sejarah. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakekat konstitusi merupakan pembentuk dan pengatur serta pembatas kekuasaan karena kekuasaan merupakan pusat kehendak penguasa bertindak, tanpa pembatasan dalam konstitusi penguasa dapat bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang. Hadirnya konstitusi modern ditandai dengan adanya jaminan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Pengembanan Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis konstitusi diwujudkan melalui pengakuan dan jaminan serta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalamnya, sedangkan pengembanan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui hukum yang responsif dalam negara demokratis diwujudkan melalui instrumen yuridis nasional maupun internasional untuk meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai bagian dari pembangunan nasional Indonesia.