PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGECER YANG MENYALURKAN PUPUK BERSUBSIDI DI LUAR PERUNTUKANNYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 15/M-DAG/ PER/4/2013 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KETAPANG - NIM. A1011151211, ADIB SUNNI (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2024)
Abstrac Pupuk telah menjadi kebutuhan pokok bagi petani dalam produksi tanamannya. Mengingat pentingnya pupuk bagi petani guna meningkatkan produktivitas dan produksi tanamannya, maka Pemerintah mengambil kebijakan dengan membantu petani melalui pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Di samping itu, Pemerintah menyatakan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Jenis pupuk yang disubsidi oleh Pemerintah, adalah Urea, SP36, ZA, NPK dan organik dengan ruang lingkup pengawasan mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, harga eceran tertinggi (HET) dan waktu pengadaan dan penyaluran. Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar tanggung jawabnya dan Pihak lain selain Produsen, Distributor, dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi. Namun dalam kenyataannya, masih ada pengecer yang melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: