Pembangunan Infrastruktur di Pulau Sangihe Besar oleh Pemerintah Hindia Belanda - Sandy, Dwi Kurnia; Kusumastuti, Salma Fitri (Penerbit BRIN (BRIN Publishing), 2023)
Abstract. Infrastructure Development on Sangihe Besar Island by Netherlands Indies Goverment. Sangihe Besar Island is a part of present-day North Sulawesi Province. The island became a significant political and economic hub of the Sangihe-Talaud archipelago during the occupation of the Netherlands Indies Government in 19-20 century. This article aims to elucidate the background of infrastructure construction on the island held by the Netherlands Indies Government. The research includes archaeological, historical, and satellite image data which are compiled as maps. It reveals that the presence of the Netherlands Indies Government was motivated by their demand for copra. Various facilities such as roads, offices, schools, markets, ports, religious places, prisons, and others were built to support the copra production monopoly. Additionally, political, economic, and environmental aspects were identified as the primary considerations preferred by the Netherlands Indies Government to determine the location for infrastructure development. The results also indicate that the regions of Tahuna, Manganitu, and Tamako were essential for extensive infrastructure enlargement by the government. Keywords: Sangihe Besar Island, Infrastructure Planning, Netherland Indies Government, Copra Monopoly Abstrak. Pulau Sangihe Besar yang secara administratif termasuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara saat ini, pernah menjadi pusat politik dan ekonomi. Kepulauan Sangihe-Talaud pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di abad 19-20. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap alasan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Hindia Belanda di Pulau Sangihe Besar beserta pertimbangan yang mendasarinya. Data berupa tinggalan arkeologis, sejarah, citra satelit Pulau Sangihe Besar disajikan ke dalam peta yang dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika yang telah terjadi. Pembahasan dari data tersebut mengungkap bahwa kehadiran Pemerintah Hindia Belanda didasari oleh motif perdagangan khususnya kebutuhan atas kopra. Pemerintah Hindia Belanda membangun berbagai fasilitas seperti jalan, perkantoran, sekolah, pasar, pelabuhan, sarana ibadah, dan penjara untuk mendukung upaya monopoli terhadap komoditas ini. Terdapat tiga dasar pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pembangunan infrastruktur yaitu, aspek politik, ekonomi, dan lingkungan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa wilayah Tahuna, Manganitu, dan Tamako merupakan tiga lokasi dengan pembangunan infrastruktur yang paling masif. Kata Kunci: Pulau Sangihe Besar, Infrastruktur, Pemerintah Hindia Belanda, Monopoli Kopra