AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN - Nasichin, Mochammad (Fakultas Hukum Universitas Gresik, 2018)
Implikasi hukum akibat pembatalan perkawinan yaitu keduanya kembali seperti keadaan semula atau di antara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami isteri tersebut putus. Dan perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, hanya mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. Terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap merupakan anak yang sah dari kedua orang tuanya. Jadi dengan demikian anak-anak tersebut tetap mempunyai hak untuk dipelihara dan dibiayai semua kebutuhannya oleh kedua orang tuanya. Demikian pula anak-anak tersebut tetap mempunyai hak waris dari kedua orang tuanya. Terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama bagi suami istri yang bersangkutan. Oleh karena itu apabila perkawinan dibatalkan maka harta bersama tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian dan masing-masing mempunyai hak yang sama. Kata kunciÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â :ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â Aspek hukum, Pembatalan Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974.ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â DOI: 10.5281/zenodo.1468256