Analisis Perlindungan Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Adopsi Berdasarkan Hukum Perdata Islam - Aisyah Ramadhania, Jihan; Br Tarigan, Elsa Prida; Lumban Gaol, Risky Sakti; Taufik, Taslima Amelia; Balqis, Tifany Laura; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Hadiningrum, Sri (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2024)
Saat ini, Banyak masyarakat islam yang menghadapi persoalan-persoalan pembagian warisan yang rumit. Salah satu langkah yang semakin progresif dilakukan oleh para ulama dan (pemerintah) di Indonesia, yaitu memberikan hak waris kepada anak angkat menurut kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut hukum Islam, anak angkat tidak mempunyai hak waris karena tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan orang tua angkatnya. Mengingat besarnya kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya, membuat anak angkat berhak atas perlindungan hukum dan pembagian hak waris kepada anak angkat. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas hasil penelitian dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, tetapi tetap diakui sebagai anak sah berdasarkan putusan pengadilan, tanpa memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Namun, mereka dapat mengajukan permohonan pembagian sesuai dengan KHI, baik melalui hibah maupun wasiat wajibah dengan batasan maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.