Implementasi Manajemen Organisasi Pemerintahan di Indonesia - Vientiany, Dini; Ackmal, Muhammad Mulah; Rambe, Muhammad Zainuddin; Saputra, Risky (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2024)
Manajemen organisasi pemerintahan di Indonesia merupakan serangkaian proses dan praktik yang dirancang untuk mencapai tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya. Dan mengulas berbagai aspek utama dari manajemen organisasi pemerintahan di Indonesia, termasuk perencanaan melalui RPJMN, pengorganisasian struktur pemerintahan, pengarahan melalui kepemimpinan efektif, dan pengendalian melalui audit oleh BPK.Selain itu,artikel ini menyoroti penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan (e-Government) dan tantangan dalam implementasi manajemen organisasi seperti kompleksitas birokrasi dan korupsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi pemerintahan di Indonesia meliputi kepemimpinan dan manajemen, struktur organisasi, budaya organisasi, komunikasi, kompetensi sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur, kebijakan dan regulasi, serta lingkungan eksternal.Memahami dan mengelola faktor-faktor ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.Regulasi dan kebijakan yang mengatur manajemen organisasi pemerintahan di Indonesia, seperti UU ASN, PP Manajemen PNS, UU Administrasi Pemerintahan, Perpres Pengadaan Barang/Jasa, dan UU Pemerintahan Daerah, memastikan bahwa organisasi pemerintahan berfungsi dengan baik, transparan, dan akuntabel.Artikel ini juga membahas berbagai strategi manajemen pemerintahan, termasuk reformasi birokrasi, pengembangan sumber daya manusia, implementasi e-Government, penguatan sistem pengendalian intern, manajemen kinerja, partisipasi publik, transparansi, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Implementasi strategi-strategi ini bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja serta pelayanan publik di Indonesia.Dengan demikian, manajemen organisasi pemerintahan di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang saling terkait dan membutuhkan koordinasi yang baik di antara berbagai instansi pemerintah. Implementasi yang efektif sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.