WISATA PANTAI AIR MANIS: STUDI DINAMIKA EKONOMI PELAKU USAHA DARI PENGELOLAAN UPT KE KERJASAMA PSM (2016-2024) - Aprilya, Cicil; Fitrisia, Azmi (Department of History Education, Faculty of Social Science, Universitas Negeri Medan, 2025)
Penelitian ini membahas dinamika ekonomi pelaku usaha di kawasan wisata Pantai Air Manis, Kota Padang, dalam periode 2016–2024. Penelitian dilakukan untuk memahami dampak perubahan sistem pengelolaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pariwisata ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) terhadap perkembangan ekonomi masyarakat lokal. Pendekatan yang digunakan adalah metode sejarah, melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, dengan sumber data berupa wawancara, dokumen resmi, serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2016–2019, pengelolaan oleh Dinas Pariwisata bersifat administratif dengan keterbatasan SDM dan infrastruktur, sehingga pengembangan destinasi berjalan lambat. Sejak 2019, pengalihan pengelolaan ke PSM membawa perubahan signifikan dalam tata kelola yang lebih profesional, termasuk penerapan sistem pembayaran non-tunai dan penataan area wisata. Transformasi ini meningkatkan kebersihan, kenyamanan, serta transparansi retribusi, sekaligus memperkuat posisi Pantai Air Manis sebagai destinasi unggulan. Dari aspek ekonomi, penelitian menemukan adanya peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha lokal, seperti pedagang makanan, penyedia homestay, penyewa ATV, fotografer, dan pedagang souvenir. Sistem pengelolaan baru memberikan dampak positif melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan penataan area berdagang yang lebih teratur. Namun, tantangan tetap ada, terutama bagi usaha kecil yang terdampak kebijakan tarif dan pengaturan ruang usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan pengelolaan wisata berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun belum sepenuhnya inklusif. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman dinamika sosial ekonomi dalam konteks tata kelola pariwisata lokal. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya kebijakan inklusif yang mempertimbangkan keberlanjutan usaha kecil, serta penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi secara lebih komprehensif.