DEMOKRATISASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PANDANGAN KH. ABDUL WAHID HASYIM - Moh. Ismail (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)
Bahasa Indonesia:Perkembangan demokrasi dalam masyarakat menghendaki pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat terutama peserta didik. Pendidikan model lama yang menganggap peserta didik sebagai gentong yang diisi semuanya oleh pendidik atau yang oleh Paulo Friere dikatakan dengan sistem bank, perlu diganti dengan sistem pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan rakyat (people empowerment). Pada dasarnya, prinsip demokrasi itu memberi hak semua orang untuk mengambil keputusan dan memandang semua orang mempunyai posisi yang setara. Oleh karena itu, dalam demokrasi harus ada yang namanya kebebasan, harus ada penghormatan akan martabat orang lain, harus ada persamaan dan juga harus dapat menjamin tegaknya keadilan. Di Indonesia, KH. Abdul Wahid Hasyim berusaha menghadirkan konsep pendidikan Islam yang demokratis dalam rangka menjembatani permasalahan-permasalahan sosial terkini yang ada. Pendidikan Islam yang demokratis memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk terlibat langsung dalam mengembangkan kemampuannya, sehingga siswa bisa menjadi manusia yang kritis dan kreatif. English:The development of democratic society deserves education based upon societal needs, especially from students’ need perspectives. Traditional education with -in Freire’s terms- Banking education needs to be substituted by people empowerment education. Basically, democracy provides every individual the same rights to decide as everyone is in the equal position. Therefore, freedom is required in democracy as well as respects to others, and justice guarantee. Indonesia’s KH. Abdul Wahid Hasyim attempts to display democratic Islamic education in purpose of solving contemporary social problems. The education provides opportunity to every students in directly involving activities for skill development; therefore the students are able to be more critical and creative.