Peran Perempuan Desa dalam Mendukung Keberlanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Daerah 3T - Gatot Tri Widodo (Publikasi Indonesia, 2025)
Indonesia telah mencapai rasio elektrifikasi nasional lebih dari 99% pada akhir tahun 2024, namun kesenjangan akses energi masih terjadi di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan ini. Namun, keberlanjutan infrastruktur energi terbarukan ini menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek pemeliharaan dan operasional yang perlu lebih dioptimalkan untuk menjaga keberlanjutan. Terdapat potensi pemberdayaan perempuan desa dalam pemeliharaan dan operasional untuk memastikan infrastruktur pembangkit energi terbarukan ini dapat mencapai hasil maksimal sesuai umur rencana. Pendekatan yang mengabaikan dimensi gender dalam pengembangan energi terbarukan menghasilkan outcome keberlanjutan yang kurang optimal, khususnya di daerah terpencil Indonesia, dimana perempuan yang merupakan 51% dari populasi tetap terpinggirkan dalam tata kelola energi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran krusial perempuan desa dalam memastikan keberlanjutan PLTMH dan PLTS di daerah 3T, serta merekomendasikan kebijakan komprehensif untuk memberdayakan perempuan dalam sektor energi terbarukan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dalam energi terbarukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melibatkan perempuan sebagai operator lokal dan pelaku ekonomi produktif dapat meningkatkan keberlanjutan infrastruktur energi sambil mendorong kesetaraan gender. Implikasi penelitian ini mengarah pada pentingnya upaya yang disengaja untuk mengatasi hambatan struktural dalam mengintegrasikan perempuan ke dalam sektor energi terbarukan. Inisiatif energi komunitas tidak secara otomatis inklusif gender, dan kesuksesan inklusi gender bergantung pada kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan secara aktif