IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN DI KALURAHAN SIDOAGUNG, KAPANEWON GODEAN - Rahayu, Septia; Suyatno (Departemen Pendidikan Administrasi FEB Universitas Negeri Yogyakarta & ASPAPI PUSAT, 2025)
Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan di Sidoagung, Kapanewon Godean, berdasarkan Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menganalisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena adanya ketidaksesuaian regulasi lokal dengan kebijakan provinsi, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, lemahnya monitoring, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas tim pelaksana, alokasi anggaran khusus, dan sosialisasi yang inklusif. Saran penelitian diarahkan pada penguatan pengawasan dan komunikasi publik yang berkelanjutan. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kebijakan yang aplikatif bagi tata kelola Tanah Kalurahan agar lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Kata kunci: kebijakan publik; kesejahteraan; implementasi; pengawasan; tanah kalurahan; Abstract: Implementation of Village Land Use Policy in Sidoagung Village, Godean District This study aims to analyze the implementation of the Village Land Utilization Policy in Sidoagung Village, Godean District, based on the Yogyakarta Governor Regulation No. 24 of 2024. The research employed a qualitative descriptive method through observation, interviews, and documentation, with data analyzed using reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that policy implementation has not been optimal due to inconsistencies between local and provincial regulations, limited human and financial resources, weak monitoring, and low community participation. The study concludes that successful policy implementation requires regulatory harmonization, strengthened implementation capacity, dedicated budget allocation, and inclusive socialization. Recommendations are focused on enhancing monitoring and sustainable public communication. The implications of this research are expected to provide applicable policy input for more equitable, transparent, and sustainable management of Village Land. Keyword: public policy; welfare; implementation; supervision; village land;