ANALISIS KELEMAHAN REGULASI PADA HAK RESTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL - Matthew Darius Sianturi; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara (PT. Media Akademik Publisher, 2025)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kelemahan dalam aspek regulasi yang dapat menghambat upaya perlindungan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekurangan-kekurangan dalam regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak terkait perlindungan bagi korban kekerasan seksual serta dampak yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Ditemukannya kelemahan regulasi ini menimbulkan dampak berupa ketidakpastian hukum, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan, serta belum terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan seksual secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi melalui revisi undang-undang, penguatan aturan pelaksana, dan sinkronisasi dengan peraturan daerah guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual secara optimal.