PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BUMDES - Malik, Ernawati; Mahmuda, Dewi (Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM, 2023)
Desa memiliki banyak potensi yang diharapkan dapat dicapai dengan pengelolaan yang optimal oleh masyarakat. Pemanfaatan potensi desa tentunya memberikan manfaat dan kepentingan masyarakat bagi kesejahteraan hidup warga setempat. Potensi awal yang dapat dijadikan sebagai penggerak ekonomi desa adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, memberikan pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lain untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Kurangnya kapasitas manajerial memang menjadi persoalan yang perlu dibenahi, antara lain dengan melakukan kegiatan pelatihan, baik secara internal maupun melalui pihak ketiga maupun eksternal. Minimnya keterlibatan generasi muda dalam pengelolaan BUMDes juga perlu dipertanyakan secara hati-hati, mengingat peran pemuda desa bisa lebih inovatif, kreatif dan produktif, kehadiran BUMDes tidak terlalu menarik minat generasi muda sebagai pengelola. Masih sulit meyakinkan generasi muda bahwa BUMDes dapat menjamin manfaat bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Dapat dikatakan bahwa masih banyak BUMDes di berbagai desa di Indonesia yang sebagian besar pemudanya tidak berminat untuk bekerja. Pelaksanaan Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah dan metode diskusi. Keberhasilan suatu BUMDes sangat bergantung pada pelaksanaan pengelolaannya operasional BUMDes. Selain itu, pelaksana operasional BUMD wajib membuat laporan Pembiayaan BUMDes sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana operasional BUMDes. Secara umum, pembukuan yang disiapkan oleh para pelaksana operasional BUMDes terkesan dilakukan secara seadanya (untuk menghilangkan tugas-tugas manajerial). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasional, standar pedoman pemerintah yang tidak memadai untuk pencatatan keuangan BUMDes, dan kurangnya pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan BUMDes.