PENERAPAN ARSITEKTUR BIOMIMIKRI PADA BENTUK BANGUNAN BUDIDAYA PERIKANAN AIR TAWAR DI KABUPATEN BOJONEGORO - Aromacho, Ahmad Ridhoi; Masruchin, Febby Rahmatullah (Jurusan Arsitektur, 2024)
Di kabupaten Provinsi Jawa Timur tepatnya di kabupaten Bojonegoro terkenal dengan adanya kegiatan dalam perikanan namun sesuai dengan keadaan wilayang ada di Bojonegoro aktivitas perikanan ini sendiri kurang sesuai untuk dapat dilaksanakan salah satu penyebab utama belum belum berkembanya kegiatan perikanan di kabupaten Bojonegoro adalah belum optimalnya stok sumber daya air dan letak wilayah yang tidak memiliki laut. Kontribusi sektor perikanan Bojonegoro hanya 0,25% dari total produksi ikannya di Jawa Timur yang mencapai 1,4 juta ton per tahun (BPS Jawa Timur, 2018). Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah rendahnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi sumberdaya daerah. Program Perikanan Seperti yang dialami langsung oleh masyarakat pembudidaya tambak, permasalahan utamanya adalah tidak adanya strategi yang lebih rinci dalam program pengembangan budidaya perikanan. Memfasilitasi kolaborasi antar beberapa kelompok untuk memenuhi tujuan masyarakat difasilitasi oleh fitur perencanaan kolaboratif. Mengklarifikasi permasalahan yang dihadapi petani dan nelayan adalah landasan perencanaan yang responsif dalam situasi ini. Meningkatkan ketersediaan ikan dan produk budidaya perikanan, memberdayakan petani dan nelayan melalui inisiatif pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan meningkatkan konsumsi pangan merupakan tujuan utama pembangunan kelautan dan perikanan. dimaksudkan untuk meningkatkan Rencana kerjasama dalam penyusunan program pengembangan budidaya air tawar didasarkan pada kerjasama permodalan dan dukungan pemasaran antara organisasi daerah, kelompok daerah dan asosiasi teknis yang terkait dengan pembudidaya/nelayan. Sebagai inisiator pembangunan, Dinas Kelautan Perikanan Bojonegoro harus selalu berperan sebaik mungkin dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Sebagai pemegang kekuasaan atau penegak, pemerintah diharapkan mampu menjalin kerjasama yang efektif, termasuk fungsi pelibatan, koordinasi dan partisipasi.