Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Kendari - Hasnita, Nita (CV. Publikasi Indonesia, 2021)
Undang-Undang No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja dimana harus berorientasi pada kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan anggaran daerah Pemerintah Kota Kendari tidak dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diajukan dan bukan berdasarkan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang dikehendaki. Penelitian ini adalah penelitian berbentuk deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kemandirian keuangan daerah setelah penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kota Kendari ditinjau dari analisis rasio keuangan pada APBD. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari pada tahun 2009-2013 ditinjau dari: a) Rasio Kemandirian keuangan daerah masih tergolong pada pola hubungan instruktif. b) Rasio Efektivitas dan Efisiensi menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Kendari dalam merealisasikan PAD tergolong belum efektif dan tergolong efisien. c) Rasio Keserasian menunjukkan sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Kendari masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehigga belanja pembangunan masih sangat rendah. d) Debt Service Coverage Ratio menunjukkan bahwa nilai kemampuan keuangannya layak untuk mengadakan pinjaman karena pemerintah daerah tersebut masih memiliki kemampuan yang cukup dalam mengembalikan pinjaman. e) Rasio Pertumbuhan yang telah dicapai dari periode ke periode masih bersifat fluktuatif.