Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Program Padat Karya Pangan di Kecamatan Noemuti - Medan Yonathan Mael (Fakultas Pertanian, Universitas Timor, 2017)
Penanggulangan masalah sosial rawan pangan di kabupaten TTU dilakukan pemerintah lewat berbagai program, salah satunya adalah pemerintah menerapkan program Padat Karya Pangan (PKP). Dalam tataran pelaksanaan, program PKP belum sepenuhnya mencapai target baik mencakup tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program PKP di kecamatan Noemuti, kabupaten TTU. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2017. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Populasi adalah seluruh aparatur pemerintah yang bekerja pada Dinas Pertanian kabupaten TTU dan RTS-PM di kecamatan Noemuti sehingga total populasi berjumlah 192 orang. Responden ditentukan menggunakan metode purposive sampling berjumlah 28 orang. Secara operasional ukuran yang digunakan dalam mengkaji kebijakan pemerintah dalam program PKP di kecamatan Noemuti meliputi perencanaan (pleaning), pelaksanaan atau implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan (observation), wawancara (interview), dan studi pustaka (dokumentation study). Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan program PKP yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten TTU belum maksimal sebab belum memberikan motivasi dan penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya memahami hal-hal yang akan dilakukan berkaitan dengan pengelolaan PKP. Pada tahapan pelaksanaan program PKP telah berjalan namun belum secara efektif dan efisien, sehingga program PKP hingga tahun ketiga tidak memenuhi target luas lahan RTS-PM sebesar 75 are sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pelaksanaannya. Tahapan Pengawasan program padat karya pangan telah berjalan, namun hanya dilakukan tiga kali sehingga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program tepat sasaran sesuai dengan target menuju pensiun petani. Evaluasi dari program PKP yang hanya berjalan atau dilaksanakan pada tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat dilakukan pada tingkat kabupaten sehingga dapat merealisasi masukan-masukan yang merupakan tindakan konkret sebagai lanjutan yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan PKP.