URGENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMABANGAN EMAS ILEGAL DI KETAPANG - Yulianus Frayen Febro Arto; Hudi Yusuf (PT. Intelek Cendikiawan Nusantara, 2025)
Pertambangan tanpa izin terjadi di Ketapang Kalimantan Barat. Yang mengakibatkan kerugian perkonomian negarah dan dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini bermaksud untuk memeberikan analis pentignya penegekan hukum dalam kasus pertambangan yang dilakukan tanpa melalui izin serta bagaimana penerapan aturanya. Penlitian yang dilakukan mempunyai sifat deskriptif-analisis pendekatan yang dilakukan dengan yuridis-normatif memakai data sekunder yang diambil dari undang-undang, putusan hakim di pengadilan, dan literatur relevan. Izin pertambangan diatur dalam pasal 35. Dari penelitian ini temukan sebuah aktivitas pertambangan yang tanpa memiliki izin. Aktivitas pertambangan yang tanpa izin akan dikenakan hukuman penjarah 5 tahun dan denda paling banyak Rp seratus miliar sebagaiman diatur dalam Pasal 158. Dalam putusan pengadilan negri ketapang no 332/Pid. Sus/2024/Pn Ktp, terdakwa dikenakan hukuman piadana penjarah selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 30 miliar dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selam 6 bulan. Dari putusan ini dapat dinilai bahwa penegakan hukum terhadap parah pelaku pertambangan sangatlah penting supaya meminimalisir maraknya pertambangan ilegal dan mencegah kerugian negarah serta memperkuat aturan minerba.