Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polisi Resort Lombok Timur - Budiman , Arif; Ulum, Hafizatul; Sukarmo , I Gede (Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mengetahui bagaimana bentuk Implementasi penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas (satlantas) di wilayah hukum polres kabupaten lombok timur sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris yaitu suatu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yakni di wilayah Hukum Polres Lombok Timur. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil Penelitian yaitu (1) Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt, Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru, Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap peremapatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama, Tidak membawa surat-surat kendara STNK dan tidak membawa surat ijin mengemudi SIM., Membiarkan kendraaan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK, Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas. (2) Implementasi penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas (satlantas) di wilayah hukum polres kabupaten lombok timur sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Satlantas Kabupaten Lombok Timur penertiban dilakukan dengan teguran dan sanksi tilang.