Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama - Meysita Arum Nugroho (UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA, 2022)
AbstrakPerkawinan yang sah adalah perkawinan yang dimata hukum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam tulisan ini permasalahan yang di angkat ialah Bagaimana kedudukan hukum hak asuh atas anak pasca perceraian Menurut Hukum Positif dalam Putusan No.0914/pdt.G/2014/PA.Jkt.Sel. Dan Siapakah yang diberikan wewenang melakukan hak asuh anak pasca perceraian. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa kedudukan hukum anak pasca perceraian akibat perbedaan agama menurut hukum positif di Indonesia. Status anak itu dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Pertama, Anak yang dilahirkan sewaktu Islam, anak ini adalah anak muslim, menurut kesepakatan para fuqaha; Kedua, Anak yang dikandung sewaktu Islam dan dilahirkan setelah murtad, maka hukumnya adalah sama dengan anak yang dilahirkan sewaktu Islam. Ketiga, Anak yang dikandung dan dilahirkan setelah murtad, maka anak itu hukumnya kafir karena dia dilahirkan diantara kedua orang tuanya yang kafir, tidak ada pendapat lain dalam masalah ini. Adapun wewenang hak asuh anak jatuh kepada ibunya, karena di dalam kasus ini anak tersebut belum dewasa/ belum mmayiz. Namun beda hal jika ibu nya murtad, maka tidak berhak atas hak asuh anak tersebut.Kata Kunci: Perceraian, Kedudukan Hukum, Hak Asuh AnakÂ AbstractLegitimate marriages are marriages that are legally registered at the Office of Religious Affairs (KUA). In this paper the problem raised is how the legal position of custody of children after divorce according to Positive Law in Decision No. 0914 / pdt.G / 2014 / PA.Jkt.Sel. And who is given the authority to do child custody after divorce. To answer these problems normative legal research methods are used. That the legal position of children after divorce is due to religious differences according to positive law in Indonesia. The status of the child can be divided into three groups, namely: First, Children born during Islam, these children are Muslim children, according to the agreement of the fuqaha; Second, children who were conceived during Islam and were born after apostasy, then the law is the same as children born during Islam. Third, the child conceived and born after apostasy, then the child is a pagan law because he was born between his pagan parents, there is no other opinion in this matter. The authority for child custody goes to the mother, because in this case the child is not yet an adult/not yet mmayiz. But different things if the mother is apostate, then not entitled to custody of the child.Keywords: Divorce, Legal Position, Child Custody