Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst) - Winny Merita Sharon Toha; Yana Sukma Permana (UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA, 2025)
Abstrak Salah satu permasalahan ketenagakerjaan adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan buruh atau pekerja. Dalam melakukan pelaksanaan penelitian ini penulis memakai pendekatan yuridis normatif sebab sasaran penelitian ini adalah kaedah atau hukum Masalah yang terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu peristiwa yang tentunya sangat tidak diharapkan akan terjadi, terutama dari kalangan buruh atau pekerja, karena dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja buruh atau pekerja tersebut akan kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dirinya beserta keluarganya. Menurut hasil penelitian ini diketahui bahwa kasus mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh di PT. Permatagriya Asri sudah melalui proses bipartit dan mediasi, tetapi keduanya tidak mencapai kesepakatan dan buruh atau pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. menyatakan bahwa buruh atau pekerja telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja tetapi pengusaha tetap harus membayarkan kewajibannya membayar kompensasi akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai terhadap pekerja atau buruh. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kewajiban Membayar Kompensasi. Abstract One of the employment problems is the unilateral Termination of Employment carried out by the Company. This study aims to find out the legal considerations of judges in examining and deciding termination disputes caused by violations committed by workers or workers. In conducting this study, the author uses a normative juridical approach because the target of this study is the method or law The problem related to termination of employment (PHK) is an event that is certainly very unexpected to occur, especially from workers or workers, because with the termination of employment the worker or the worker will lose his job which is a source of livelihood to meet his own needs and his family. According to the results of this study, it is known that cases regarding violations committed by workers or laborers in PT. Permatagriya Asri had already gone through a bipartite and mediation process, but the two did not reach an agreement and the workers or workers filed a lawsuit with the Industrial Relations Court. The decision of the Central Jakarta Industrial Relations Court Number 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. states that the worker or workers have committed violations that result in termination of employment but the employer still has to pay his obligation to pay compensation as a result of the inappropriate termination of employment of the worker or laborer. Keywords: Termination of Employment (LAYOFFS), Obligation to Pay Compensation.