ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS) DENGAN FOKUS PADA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA TANA TORO - Sukman, Sukman; Irwan, Irwan; Razak, Muhammad Rais Rahmat (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL), 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Desa Tana Toro dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) , dengan fokus utama pada upaya pengentasan kemiskinan. Kemiskinan dipahami sebagai persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, kebijakan yang responsif dan inklusif menjadi kunci untuk memperkuat implementasi SDGs di tingkat lokal.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus di Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi telaah. Teori kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori James E. Anderson, yang mencakup lima tahap: pembahasan masalah, formulasi kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi, dan evaluasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tana Toro telah melaksanakan sejumlah strategi program yang sejalan dengan indikator SDGs, seperti pengembangan infrastruktur jalan tani untuk mendukung aksesibilitas ekonomi warga miskin, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan bantuan modal, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas fiskal desa yang terbatas, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal.Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan, penguatan sistem perencanaan berbasis data desa, serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.