Pelaksanaan Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT Asia Forestama Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan - Hasnati Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2025)
13 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan hak-hak tenaga kerja kontrak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan hak-hak tenaga kerja kontrak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum terlaksana karena pada tahun 2019 PT Asia Forestama Raya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial dan sejak saat itu PT Asia Forestama Raya diketahui tidak lagi membayarkan hak-hak pekerjanya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan hak-hak tenaga kerja kontrak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kurangnya pemahaman pekerja kontrak pada PT Asia Forestama Raya mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan hak-hak tenaga kerja kontrak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pekerja kontrak pada PT Asia Forestama Raya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat melaporkan PT Asia Forestama Raya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru serta pekerja tersebut melalui Serikat Buruh Cahaya Indonesia dapat mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.