Tindak Pidana Deepfake Porn Berbasis Artificial Intelligence (AI) Dalam Hukum Indonesia - Sonia, Sonia; Sudarti, Elly; Erwin, Erwin (Faculty of Law, Universitas Jambi, 2025)
ABSTRACT The purpose of the study was to know and analyze the accountability of the Deepfake Porn-based Crime with this goal, the problems discussed are: 1) How is the accountability of Deepfake Porn-based AI in laws and regulations? 2) How is the urgency of legal updates against DeepFake Porn AI crime? With the formulation of the problem. The results showed that: 1) Criminal liability against the perpetrators of Deepfake Porn's crime was subject to punishment of Law, and the Pornography Law due to the void of legal norms that regulate the Deepfake Porn based AI 2) Criminal policy updates against Deepfake Porn Crime AI Very Important Porn Given the absence of regulations that regulate this digital problem with specific, effective and efficient recommendations given: 1) Indonesia must start modernize the rules so that they do not miss the development of technology, resulting in emptiness of law. 2) It is important for reformulation of rules regarding Porn Deepfake which there are no regulations yet in order to more optimally provide legal certainty in law enforcement to perpetrators of criminal acts and more effective protection for victims. ABSTRAK Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana deepfake porn berbasis AI. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana deepfake porn berbasis AI dalam peraturan perundang-undangan? 2)Bagaimana urgensi pembaruan hukum terhadap tindak pidana deepfake porn AI? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana deepfake porn terdapat kekaburan norma hukum yang mengatur tentang deepfake porn berbasis AI 2) pembaruan kebijakan pidana terhadap tindak pidana deepfake porn berbasis AI sangat penting mengingat tidak adanya regulasi yang mengatur dengan spesifik. Rekomendasi diberikan: 1) Indonesia harus mulai memodernisasi aturan sehingga tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi, sehingga menghasilkan kekaburan hukum. 2) Penting untuk reformulasi aturan mengenai deepfake porn yang belum ada regulasinya agar lebih optimal memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana serta perlindungan kepada korban yang lebih efektif.